Jakarta, ThenewsBMR.com – Dalam upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui audiensi Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jumat (30/1/2026).
Audiensi yang berlangsung di lingkungan Kementerian Keuangan RI itu menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Boltim dalam menyampaikan berbagai aspirasi daerah terkait kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Samsudin Dama serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Samsurizal Korompot.
Dalam forum tersebut, Bupati Oskar Manoppo menekankan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kebijakan Dana Transfer ke Daerah perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah, terutama wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan fiskal.
“Kami mendorong agar kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah semakin responsif terhadap kondisi lapangan. Dengan dukungan fiskal yang tepat sasaran, daerah akan lebih optimal dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Oskar Manoppo.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata.
Kebijakan fiskal yang seimbang diyakini mampu memperkuat kemandirian daerah sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Bupati Oskar menegaskan pentingnya koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Koordinasi tersebut, kata dia, menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan fiskal yang diterapkan di daerah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan tata kelola yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, kehadiran Ketua DPRD Boltim dalam audiensi tersebut menunjukkan dukungan legislatif terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan fiskal daerah.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar kebijakan keuangan daerah dapat berjalan selaras dengan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun panjang.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berharap terbangun komunikasi yang semakin solid dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Kerja sama yang erat tersebut diharapkan mampu menjadi landasan strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional.
Dengan penguatan kapasitas fiskal dan dukungan kebijakan pusat yang adaptif, Pemerintah Kabupaten Boltim optimistis mampu mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (RuPa)
