Jakarta, ThenewsBMR.com – Upaya memperkuat fondasi keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kamis (29/1/2026).
Bupati Boltim Oskar Manoppo melakukan audiensi strategis dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Horas Maurits Panjaitan, di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Boltim dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi, transparan, serta mampu menopang pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Pertemuan ini juga membahas berbagai isu krusial terkait kebijakan fiskal daerah dan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan kapasitas keuangan daerah.
Dalam pertemuan itu, Bupati Oskar Manoppo didampingi Ketua DPRD Kabupaten Boltim Samsudin Dama dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim Samsurizal Korompot.
Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola anggaran yang solid dan terintegrasi.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, audiensi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang konsultasi strategis untuk menyelaraskan kebijakan keuangan daerah dengan arah kebijakan nasional.
Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan fiskal mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Boltim berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Oskar.
Ia menambahkan, penguatan fiskal daerah tidak hanya berbicara soal anggaran, tetapi juga menyangkut kapasitas perencanaan, efektivitas belanja, serta keberlanjutan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan publik.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten Boltim.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan Kemendagri sebagai mitra pembina dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Horas, koordinasi yang baik akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.
Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah audiensi tersebut.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah benar-benar pro rakyat dan mampu mempercepat pembangunan di Boltim.
Audiensi ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan Kemendagri, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, adaptif, dan berdaya saing, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Timur. (RuPa)
